SAMPIT – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Murjani Sampit kembali menjadi sorotan publik. Setelah berbagai keluhan pelayanan tak kunjung usai, kini rumah sakit kebanggaan Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) ini terseret isu panas: pengadaan alat kesehatan (alkes) bernilai ratusan miliar rupiah yang ternyata belum dimanfaatkan secara maksimal.
Aktivis Antikorupsi Kotim, Rudi Irwandi, menilai persoalan ini bukan hal sepele. Menurutnya, buruknya manajemen rumah sakit telah berlangsung lama, sementara dana pengadaan alkes terus digelontorkan dalam jumlah fantastis selama lima tahun terakhir.
“Saya ingatkan, jangan hanya sibuk belanja alat kesehatan dengan nilai fantastis. Sebagian alat itu hingga sekarang belum dioperasikan dengan alasan keterbatasan SDM. Ini bisa jadi celah penyalahgunaan anggaran dan berpotensi masuk dalam delik tindak pidana korupsi,” kata Rudi Irwandi, Rabu 30 Juli 2025.
Dewan Pengawas Insan Pengadaan Antikorupsi (Inspeksi) ini juga menambahkan perlu ditelisik apa yang menjadi penyebab alkes banyak tidak berfungsi apakah ada alat yang rusak sebelum difungsikan atau memang kurangnya tenaga untuk mengoperasikannya.
Karena kata dia tidak dapat dipungkiri pengadaan alkes melalui katalog elektronik versi 5 sangat rawan terjadi kecurangan dan mark up harga.
Bahkan dalam tiga tahun terakhir, skema serupa telah banyak menyeret pejabat ke ranah hukum. Karena itu, ia mendesak aparat penegak hukum (APH) untuk menelusuri seluruh pengadaan alkes di RSUD Murjani, terutama yang belum difungsikan.
“Beberapa tahun lalu pengadaan alkes di rumah sakit ini juga pernah bermasalah. Jangan sampai negara kembali dirugikan. Kita bicara soal nyawa manusia, bukan sekadar angka belanja,” tegasnya.
Sorotan ini sejalan dengan keluhan masyarakat yang masih harus ke luar daerah untuk mendapat pelayanan medis. Salah satunya cuci darah hingga pelayanan lainnya.
Kondisi ini juga menambah daftar panjang keluhan masyarakat terhadap RSUD Murjani Sampit. Masyarakat kini mendesak agar manajemen rumah sakit segera dievaluasi total, termasuk pengusutan terhadap pengadaan alkes yang tidak digunakan sebagaimana mestinya karena di situ tidak sedikit anggaran daerah dikeluarkan.(Nardi)
